RSS

PENGARUH DISTRIBUSI PENDAPATAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

08 May

Oleh :
Abdul Razaq
Kharis Cahyadi
Ika Maiyastri
Ai Nurilmi
Ayu Fitriyani
2010

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Berbagai masalah kemiskinan biasanya mendera bangsa-bangsa yang sedang berkembang tak terkecuali Indonesia. Indonesia adalah satu dari banyak negara berkembang yang mengalami banyak masalah ekonomi seperti kelaparan, gizi buruk, pengangguran dan inflasi yang pada akhirnya berdampak pada masalah sosial dan politik.
Masalah ekonomi tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah lain, seperti meningkatnya kejahatan dan kesenjangan sosial antar individu. Selain itu dapat menyebabkan tiap individu lebih bersifat individualis satu sama lain. Sehingga berakibat pada renggangnya persatuan dan kesatuan antar individu masyarakat. Bahkan banyak kasus-kasus lain seperti bunuh diri atau bahkan membunuh seluruh anggota keluarganya karena depresi memikirkan maalah ekonomi yang sedang dihadapinya.
Masalah-masalah ekonomi seperti itu salah satunya disebabkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat. Meskipun Indonesia merupakan negara yang cukup kaya, akan tetapi distribusi pendapatan tidak merata, maka kemiskinan tidak dapat dihindari. Dan jika ketimpangan ini dibiarkan berlarut-larut maka akan semakin memperparah keadaan perekonomian Indonesia.
Karena itu pada makalah ini kami akan membahas tentang pengaruh distribusi pendapatan terhadap kemiskinan di Indonesia.

B. POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :
a. Apa hubungan kemiskinan dengan distribusi pendapatan?
b. Apa yang dilakukan pemerintah untuk menanggulagi masalah kemiskinan di Indonesia?

C. TEORI TERKAIT

Konsep Dan Teori Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Ada beberapa cara yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kemerataan distribusi pendapatan, diantaranya yaitu :

a) Kurva Lorenz
Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata.

b) Indeks atau Rasio Gini
Nilai Gini antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan.
Namun dalam studi studi empiris terutama dalam single country, ternyata kemiskinan tidak identik dengan kesejahteraan. Artinya ukuran ukuran diatas belum mencerminkan tingkat kesejahteraan. Studi yang dilakukan oleh Ranis (1977) dalam Tulus Tambunan (2003) mengemukakan bahwa di Republik Cina dan Ravallion dan Datt (1996) dalam Tulus Tambunan (2003) mengemukakan bahwa di India, menunjukkan kedua negara tersebut dilihat dari tingkat pendapatan per kapita maupun ukuran Gini ( Gini ratio) menunjukkan tingkat kemikskinan yang cukup parah. Namun dilihat dari tingkat kesejahteraan, kedua negara tersebut masih lebih baik dari beberpa negera Amerika Latin yang mempunyai tingkat Gini ratio rendah dan tingkat pendapatan perkapita tinggi. Ranis, Ravallion dan Datt memasukan faktor seperti tingkat kemudahan mendapatkan pendidikan yang murah, hak mendapatkan informasi, layanan kesehatan yang mudah dan murah, perasaan aman baik dalam mendapatkan pendidikan dan lapangan kerja, dan lain lain.
Intinya adalah dalam mengukur kemiskinan, banyak variabel non keuangan yang harus diperhatikan. Variabel keuangan (tingkat pendapatan) bukanlah satu satunya variabel yang harus dipakai dalam menghitung kemiskinan.
Namun kalau pengambil keputusan, lebih menitikberatkan pada cross variable study dalam mengatasi masalah kemiskinan, maka berarti kemiskinan akan diatasi dengan cara meningkatkan kesejahteraan dalam arti yang luas.

BAB II
PEMBAHASAN
A. KONSEP KEMISKINAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
Kemiskinan meliputi berbagai aspek. Kemiskinan sangat terkait dengan kepemilikan modal, kepemilikan lahan, sumber daya manusia, kekurangan gizi, pendidikan, pelayanan kesehatan, pendapatan per kapita yang rendah, dan minimnya investasi. Masih banyak variable kemiskinan yang melekat pada orang miskin. Dengan begitu, konsep kemiskinan perlu dikembangi karena akan sangat berpengaruh bagi program pengurangan kemiskinandi daerah berdasarkan corak dan karakteristik kemiskinan itu sendiri dan penyatuan gerak program pengurangan kemiskinan perku dilakukan, mengingat selama ini banyak ukuran-ukuran kemiskinan yang dipakai. Misalnya, Scott (1979:5) melihat kemiskinan dari sisi pendapatan rata-rata per kapita (income per capite) dan Sen (1981:22) mengkaji kemiskinan dari sudut pandang kebutuhan dasar (basic needs).
Di Indonesia, ukuran kemiskinan yang terkenal adalah yang dibuat oleh Sayogyo (1977:10) yaitu Parameter Kemiskinan. Parameter kemiskinan tersebut yang mengukur kemiskinan. Misalnya pengonsumsi beras per kapita per tahun, yaitu di bawah 420 kg bagi daerah perkotaan dan 320 kg bagi daerah pendesaan. Perbedaan ini dapat kita ketahui karena jumlah penduduk yang berbeda di kedua tempat tersebut. Penduduk di perkotaan mempunyai kebutuhan yang relatife lebih banyak dibandingkan penduduk di pendesaan sehingga mempengaruhi pola pengeluaran.
Selain itu, terdapat juga pandangan lain dalam melihat kemiskinan di Indonoesia, misalnya mengukur kemiskinan melalui tingkat pendapatan dan pola waktunya. Kemiskinan juga dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya.
Lembaga pengembangan sumber daya manusia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan hidup. Sementara itu, kemiskinan relatif didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup sesuai dengan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan absolut ini umumnya disejajarkan dengan kemiskinan relatif, yang artinya adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat. Intinya membandingkan antara kolompok yang mungkin tidak miskin dengan kelompok yang relatif kaya dengan mengginakan ukuran pendapatan, keadaan ini dikenal sebagai ketimpangan distribusi pendapatan.
Distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapat antara individu yang paling kaya dengan individu yang paling miskin. Semakin besar jurang pendapatan semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Jika ketidakseimbangan terus terjadi antara kelompok kaya dan kaum miskin, maka perekonomian tersebut benar-benar menggambarkan pertumbuhan yang tidak merata.

C. KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGURANGI KEMISKINAN
Upaya pemerintah mengatasi persoalan pembangunan, khususnya masalah kemiskinan dan perbedaan distribusi pendapatan, bukanlah merupakan hal yang baru. Negara-negara berkembang yang memperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ternyata belum member pengaruh yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat, bahkan terjadi penurunan tingkat kehidupan riil.pengangguran meningkat di daerah pendesaan dan perkotaan, ketidakseimbangan distribusi pendapatanantara kaum yang kaya dengan kaum yang miskin dan lain-lain.
Dalam mengurangi tingkat kemiskinan pemerintah telah dan sedang melaksanakan sekitar 69 program penanggulangan kemiskinan (siaran pers, 2003:1). Secara teoretis, semakain banyaknya program penanggulangan kemiskinan menjadikan jumlah kemiskanan dapat ditekan serendah mungkin tetapi dari sejumlah hasil penelitian tentang program-program tersebut, ternyata hasilnya masih sama dengan sebelum dilaksanakan program penanggulangan kemiskanan tersebut.
Sebenarnya pemerintah telah banyak melakukan upaya untuk mengurangi kemiskinan, misalnya pemerintah telah menyalurkan dana melalui DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan masih banyak lagi lainnya. Tetapi tampaknya upaya tersebut belum mencapai hasil yang optimal karena keterbatasan konsep pengangguran kemiskinan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Menurut Halim (2003:1) salah satu factor penyebab kegagalan penanggulangan kemiskinan, yakni pemerintah belum mempunyai peta masalah serta potensi yang ada di setiap masyarakat.
Ada beberapa yang menjadi fokus perhatian bagi upaya penanggulangan kemiskinan, yakni sebagai berikut:
1) Upaya penanggulangan kemiskinan harus bersifat local specific, maksudnya penanggulangan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat local sesuai dengan kondisi di daerah tersebut.
2) Upaya penanggulangan kemiskinan dalam era otonomi daerah harus diikuti dengan perbaikan faktor produksi.
3) Upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan ekonomi rumah tangga.
4) Program penanggulangan kemiskinan harus merupakan program pembangunan yang produktif.
5) Agenda penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda nasional dengan dua area sasaran aksi.
6) Penanggulangan kemiskinan merupakan gerakan masyarakat yang dilakukan sendiri oleh masyarakat itu sendiri.
7) Dalam suasana demokratisasi dan desentralisasi, upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan tidak dapat lepas dari berbagai hal yang terkait.
8) Strategi penanggulangan kemiskinan dalam era otonomi harus memenuhi syarat.
9) Operasional strategi penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan dengan menerapkan koordinasi, katalisasi, mediasi, dan fasilitasi.

BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan sangat erat hubungannya dengan ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat Indonesia. Karena jika distribusi pendapatan tidak merata atau pun tidak lancar. Maka akan mengganggu jalannya perekonomian bahkan dapat menyebabkan kemiskinan.
B. SARAN
Sebaiknya pemerintah segera mengatasi masalah ini, karena jika dibiarkan masalah ekonomi yang terjadi akan semakin kompleks dan dapat berakibat buruk bagi masyarakat. Yang dapat dilakukan pemerintah antara lain.
1. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.
2. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin.
3. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat.
4. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar.
5. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
6. Memberantas pelaku korupsi sampai ke akar-akarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Pratama, Rahardja. dan Manurung, Mandala. 2006. “Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar”. Jakarta: FE UI.
Distribusi Pendapatan.doc – http://www.contohskripsitesis.com http://www.contohskripsitesis.com/backup/…/Distribusi%20Pendapatan.doc

analisis pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap pdf …
http://www.linkpdf.com/…/analisis-pengaruh-ketimpangan-distribusi-pendapatan-terhadap-.pdf

MASALAH DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA
sofyan71sbw.files.wordpress.com/…/distribusi-pendapatan-dan-kemiskinan-di-indonesia.pdf

 
Leave a comment

Posted by on 8 May 2012 in Ekonomi Mikro

 

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s